Kadiskes Buka-Bukaan Soal Borok Proyek Lampung Utara

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lampung Utara, dr Maya Merissa buka-bukaan soal borok proyek di kabupaten ini. Mulai jatah ratusan proyek di Diskes hingga miliaran fee proyek yang harus disetorkan.


Maya mengungkapkan, tahun 2017, Dinas Kesehatan Lampung Utara mendapatkan 97 paket pekerjaan, tahun 2018 mendapatkan 49 paket perkerjaan dan tahun 2019 mendapatkan 2 paket perkerjaan.

"Tahun 2017 ada lebih kurang 97 paket pekerjaan fisik senilai Rp 19,6 miliar. Paket pekerjaan dalam bentuk rehab puskesmas dan posko," jelas Maya saat sidang kasus fee proyek Lampung Utara melalui teleconference di Pengadilan Tipikor Bandarlampung, Rabu (6/5).

Menurutnya, setiap paket pekerjaan harus menyetorkan fee proyek senilai 2 persen dari nilai paket pekerjaan.

"Saya mendapat informasi dari Juliansyah Imron terkait ada pungutan paket pekerjaan sebesar 20 persen. Sedangkan Juliansyah tahu dari Raden Syahril alias Ami," kaya dr Maya.

Tahun 2017 ia mengaku menyerahkan fee proyek pekerjaan sebesar Rp 1,9 miliar dalam dua kali pemberian ke Ami. "Sisanya di serahkan oleh Juliansyah ke Ami. Saya kurang tahu, ada beberapa yang tidak saya kuasai," jelasnya.

Sedangkan pada tahun 2018, Dinas Kesehatan Lampung Utara kembali memperoleh 49 paket pekerjaan senilai Rp 6,4 miliar.

"Total fee sebesar Rp 1,2 miliar. Saya menyerahkan secara langsung 1 miliar dalam dua kali pemberian. Rp 287 juta itu di serahkan oleh Juliansyah ke Ami," ujarnya.

Tahun 2019, menurutnya ada 2 paket pekerjaan senilai  4,7 miliar. "Feenya 900 juta. Itu diserahkan melalui Juliansyah ke Destyadi," jelasnya.

Menurutnya, Desyadi (Kepala BPKAD Lampura) meminta 2 paket pekerjaan senilai 2,2 miliar dan 2,3 miliar melalui Juliansyah.

"Saat itu Juliansyah ke rumah saya jam 9 malam, dia menyampaikan Desyadi minta tolong, menitip 2 paket pekerjaan. Fee tersebut akan digunakan untuk auditor BPK dalam rangkan memperoleh wajar tanpa pengecualian sebesar 1,5 miliar," jelasnya.