Bawaslu Investigasi Pelanggaran Etik Panwas Dan ASN Kedaton

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto/ RMOLLampung
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto/ RMOLLampung

Bawaslu Bandarlampung melakukan investigasi dugaan pelanggaran etik yang dilakukan baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Kedaton.


Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Bandarlampung, Yahnu Wiguno Sanyoto mengatakan, pihaknya telah menginstruksikan Panwaslu Kecamatan Kedaton bahkan sebelum instruksi Bawaslu Provinsi Lampung.

"Investigasi untuk mendapatkan informasi yang utuh sebelum nantinya mengambil tindakan. Mengapa demikian, karena dalam penanganan pelanggaran ada mekanisme dan prosedurnya," ujarnya, Selasa (15/9).

Menurutnya, ada syarat formil dan materiil yang harus terpenuhi sebelum dugaan pelanggaran ini diregistrasi.

Panwaslu Kecamatan Kedaton, pada tanggal 13 September 2020, telah meminta keterangan Panwaslu Kelurahan Sukamenanti bersama suaminya yang diduga membagikan alat sosialisasi salah satu bakal pasangan calon pada Pilkada Kota Bandarlampung.

Kemudian, pada tanggal 14 September 2020, Panwaslu Kecamatan Kedaton juga telah meminta keterangan dari 2 (dua) orang RT yang salah satunya ikut merekam kejadian dugaan pelanggaran pemilihan tersebut.

Hari ini, katanya, Panwaslu Kecamatan Kedaton juga akan meminta keterangan dari Camat Kedaton dan Lurah Sukamenanti.

"Kita tunggu terlebih dahulu permintaan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui kejadian ini supaya kita obyektif dalam mengambil tindakan," tambahnya.

Secara regulasi, pengawas pemilihan memiliki waktu 7  hari untuk melakukan investigasi. Jika sudah memenuhi syarat formil dan materiilnya kemudian akan diregistrasi, dan waktu 5 hari untuk melakukan penanganan pelanggarannya.

"Artinya apa? Kita juga tidak perlu “grasa-grusu” dan tergesa-gesa dalam menyikapi kasus ini. Semua ‘kan perlu proses," kata Yahnu.

Yahnu mengatakan, Penyelenggara Pemilihan memang dituntut untuk menjaga kode etik dan netralitasnya untuk menghindari adanya konflik kepentingan, begitu juga dengan aparatur pemerintah atau birokrasi.

"Kami masih menunggu semua hasil permintaan keterangan dari Panwaslu Kecamatan Kedaton yang nantinya akan diteruskan kepada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk diplenokan apakah ini mengandung dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak," katanya.